Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) baru saja merilis peraturan penting yang akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan koperasi di Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi ini memberikan pedoman baru bagi koperasi dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat (SAK EP), yang akan berlaku efektif mulai Januari 2025.
Salah satu pertimbangan utama terbitnya Peraturan Baru untuk Koperasi di Indonesia adalah kebutuhan akan kebijakan akuntansi koperasi yang dapat menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, transparan, serta akuntabel. Laporan keuangan yang baik dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan anggota koperasi serta pemangku kepentingan lainnya, dan juga mempermudah proses audit.
Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini:
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Januari 2024.
- Dengan berlakunya Permenkop UKM 2/2024, beberapa peraturan atau ketentuan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan akuntansi koperasi yang ada sesuai dengan standar baru yang telah ditetapkan.
- Peraturan ini mencakup tiga ruang lingkup kebijakan akuntansi koperasi:
- Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi.
- KSP dan pembiayaan Syariah (KSPPS)/USP dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi.
- Koperasi sektor riil.
Demikianlah gambaran lengkap mengenai peraturan baru untuk koperasi di Indonesia. Dengan adanya Permenkop UKM 2/2024, diharapkan koperasi dapat lebih profesional dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Mari bersama-sama kita dukung perkembangan koperasi di Indonesia menuju era yang lebih modern dan akuntabel.
4o
