admin

admin

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 9 Tahun 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN…

Peraturan Lainnya Nomor : 143 TAHUN 2024

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 143 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO ≤ 25 KG MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8…

Peraturan Lainnya Nomor : 109 Tahun 2024

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 109 TAHUN 2024 TENTANG JANGKA WAKTU DAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang…

Peraturan Lainnya Nomor : 142 TAHUN 2024

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan…

Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah

Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah

JAKARTA – Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 5% dinilai tidak tepat untuk menaikan pendapatan daerah. Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi imbas dari…

Rugikan Negara Rp323,5 Juta, Tersangka Pidana Pajak Ditahan

Rugikan Negara Rp323,5 Juta, Tersangka Pidana Pajak Ditahan

MALANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menahan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial S yang rugikan negara sebesar Rp323.578.422, Kamis (15/2/2024).  Penahanan tersebut dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur…