KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN…
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan menuju Net Zero Emission Tahun…
16 Januari 2024 PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1 TENTANG PEMBERITAHUAN PEMUTAKHIRAN APLIKASI E-FORM SPT TAHUNAN PEMBETULAN UNTUK MENGAKOMODIR PENGINPUTAN SKPPKP SEBELUM TAHUN PAJAK 2022 Sehubungan dengan adanya kendala penginputan SKPPKP pada e-form SPT Tahunan Pembetulan sebelum Tahun Pajak…
Bisnis.com, JAKARTA – NPWP adalah akronim dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Istilah NPWP umum ditemui dalam dunia perpajakan. Untuk mengulas lebih dalam, perlu diketahui apa itu NPWP dan fungsi NPWP. NPWP memainkan peran penting dalam berbagai transaksi terkait perpajakan…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP – 21/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT…
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER – 2/BC/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI YANG DIKENAKAN TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA…
BATAM — Industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi sebesar 41,56% dari total penerimaan pajak di Kepulauan Riau. Nilainya sebesar Rp4,09 triliun, dimana pertumbuhannya meningkat 7,87% dibanding tahun 2023. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepri, Imanul Hakim mengatakan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan…