JAKARTA – Pemerintah dituntut menetapkan pajak 0% untuk industri etna prana atau salus per aquam (spa), alih-alih menetapkan pajak hiburan 40%-75%. Bukan tanpa alasan, Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA), Agnes Lourda Hutagalung, menyampaikan, industri spa atau wellness tourism…
Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat pajak menilai adanya kenaikan batas bawah pajak hiburan menjadi 40% dapat berpengaruh kepada kondisi investasi di Tanah Air. Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho menyampaikan tarif pajak hiburan…
Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyambut baik keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan pajak hiburan. Kendati begitu, para pelaku usaha masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah mengingat pajak hiburan masuk dalam kewenangan daerah. Ketua Umum Gipi,…
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan menjadi angin segar bagi pelaku usaha di industri ini. Sejumlah pesohor pemilik usaha hiburan seperti Inul Daratista dan Hotman Paris mengaku…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 151 TAHUN 2023 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARETDAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAMTRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan…
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER – 27/BC/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DENGAN CARA SELAIN DIEKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis penyelesaian barang…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARIUSAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKIPEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHAUNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 145 TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARIBARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : …