KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 109 TAHUN 2024 TENTANG JANGKA WAKTU DAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang…
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan…
———————- Artikel berjudul “Persimpangan Jalan Prabowo, Kebijakan Populis dan Dilema Middle-Income Trap “ dikutip dari
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menarik pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapat respons dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Ketua Umum…
JAKARTA – Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 5% dinilai tidak tepat untuk menaikan pendapatan daerah. Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi imbas dari…
JAKARTA – Sanksi denda dan pidana menanti Wajib Pajak (WP) yang tidak melakukan lapor pajak melalui Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan setiap masa pajak. Dalam Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyebutkan setiap WP yang telah…
MALANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menahan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial S yang rugikan negara sebesar Rp323.578.422, Kamis (15/2/2024). Penahanan tersebut dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur…
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 141 TAHUN 2024 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri…
Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) menilai pengusaha jasa hiburan dan kesenian perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah agar dapat membayar pajak dengan tarif lama. Tanpa adanya kesepakata bersama, pengusaha htetap membayar pajak…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang…