PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PLATFORM DIGITAL SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 232/BC/2024 TENTANG PENERAPAN APLIKASI CEISALITE DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam mengatasi gangguan Layanan TIK, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai…
JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan pemerintah akan menggenjot penerimaan pada Desember, di tengah realisasi penerimaan pajak yang baru mencapai Rp1.688,93 triliun atau 85% dari pagu per November 2024. Anggito menuturkan pencapaian tersebut masih on track atau…
JAKARTA — Pemerintah telah resmi memulai tahun anggaran APBN 2025. Dalam APBN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, belanja negara naik 8,9% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara target pendapatan negara Rp3.000 triliun. Pada Selasa (10/12/2024), Presiden…
JAKARTA – Pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hal yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, pemerintah bakal menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Di negara Asean lainnya, yaitu Vietnam, pemerintahnya juga baru saja merilis…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar kelompok masyarakat tergolong mampu dan menikmati hasil pembangunan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sri Mulyani menyampaikan bahwa permintaannya itu dilakukan guna mewujudkan penerimaan negara dengan berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud olehnya yakni…
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan…
JAKARTA — Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tigor Siahaan mengungkapkan banyak ekspatriat yang enggan tinggal di Indonesia karena persoalan pajak. Hal tersebut pun berdampak pada keputusan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau membuka…