JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memaksimalkan seluruh instrumen untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir 2025. Dengan realisasi baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 senilai Rp2.076,9 triliun, fiskus atau pemungut pajak…
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempunyai beban berat untuk mengejar ketertinggalan target penerimaan pajak di APBN 2025. Apalagi, realisasi penerimaan pajak masih terkontraksi sebesar 3,8% atau berada di angka Rp1.459 triliun (70,2%) dari outlook APBN 2025…
JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa seluruh komponen penerimaan pajak pada APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook…
JAKARTA — APBN membukukan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai Oktober 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,02% dari produk domestik bruto (PDB). Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN…
JAKARTA — Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal (Dirjen) SPSK Kemenkeu, Masyita Cristallin menjelaskan bahwa…
JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons temuan adanya situs palsu Coretax yang menggunakan domain mirip situs resmi pemerintah, yakni akhiran ‘.go.id’. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan pihaknya telah memeriksa alamat situs Coretax palsu yang…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax. Bahkan, terdapat situs dengan domain resmi pemerintah, yakni berakhiran .go.id. Berdasarkan unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menyebut…
JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menghormati proses hukum yang bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan salah satu unit kementerian itu selama 2016-2020. Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi berupa kongkalikong…