JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membebaskan sanksi pajak kendaraan bermotor melalui Keputusan Gubernur Nomor 170/2025 tentang Pembebasan Pokok dan atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor mulai 10 April 2025. Keputusan Gubernur Banten tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Banten Andra…
JAKARTA — Alamat surat elektronik atau email dan nomor HP menjadi salah satu data penting dalam akun perpajakan. Tak jarang, wajib pajak terpaksa mengubah nomor HP maupun email karena satu dan lain hal. Oleh karena perubahan tersebut, perlu dilakukan…
JAKARTA — Pengumuman tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) membuat China kini menanggung pungutan setidaknya 54% untuk semua produknya. Langkah tersebut dapat menghancurkan ekspor China ke AS. Tarif baru 34% yang diumumkan oleh Trump pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan masih ada sekitar 7,63 juta Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunannya dari total 19.775.679 yang wajib SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan menjelang batas akhir…
JAKARTA — Menjelang berakhirnya masa lapor SPT yang bersamaan dengan libur Hari Suci Nyepi dan Idulfitri, kantor pajak tutup mulai 28 Maret 2025 dan akan kembali melayani pada 8 April 2025. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan meski demikian, masyarakat tetap…
JAKARTA — Belakangan wacana penurunan ambang batas pengusaha kena pajak kembali mencuat. Hanya saja, para pakar menilai penurunan ambang batas pengusaha kena pajak hanya akan membuat sistem perpajakan di Indonesia semakin tak adil. Wacana tersebut sendiri kembali mencuat…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,05 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan 2024 per 29 Maret 2025 pukul 00.00 WIB. Total wajib pajak sendiri sebanyak 19.775.679 atau 19,77 juta. Artinya,…
JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengkritisi pembebasan objek pajak atas penghasilan yang bersumber dari dividen. Haula melihat kebijakan perpajakan di Indonesia tak cukup adil. Dia mencontohkan bahwa selama ini penghasilan orang pribadi yang…
JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mendorong Presiden Prabowo Subianto segera merealisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara. Haula menilai ada kelemahan mendasar dari aspek kelembagaan dalam hal memungut penerimaan negara. Akibatnya, rasio perpajakan Indonesia kerap…
JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengkritisi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali melaksanakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara. Haula menjelaskan joint programme…