JAKARTA — Pemerintah telah resmi memulai tahun anggaran APBN 2025. Dalam APBN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, belanja negara naik 8,9% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara target pendapatan negara Rp3.000 triliun. Pada Selasa (10/12/2024), Presiden…
JAKARTA – Pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hal yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, pemerintah bakal menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Di negara Asean lainnya, yaitu Vietnam, pemerintahnya juga baru saja merilis…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar kelompok masyarakat tergolong mampu dan menikmati hasil pembangunan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sri Mulyani menyampaikan bahwa permintaannya itu dilakukan guna mewujudkan penerimaan negara dengan berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud olehnya yakni…
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan…
JAKARTA — Ketua Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tigor Siahaan mengungkapkan banyak ekspatriat yang enggan tinggal di Indonesia karena persoalan pajak. Hal tersebut pun berdampak pada keputusan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau membuka…
JAKARTA — Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal fokus mengejar potensi penerimaan pajak salah satunya dari industri kelapa sawit. Salah satu caranya yaitu dengan membantu penyediaan data pembanding untuk Direktorat Jenderal Pajak agar bisa…
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk barang mewah bakal diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). “[Payung hukum kenaikan tarif PPN] PMK cukup,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks…
PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatra Selatan, secara resmi meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah berbasis digital melalui virtual account Bank Sumsel Babel. Penjabat Bupati OKI Asmar Wijaya mengatakan bahwa kehadiran sistem pembayaran pajak daerah melalui…
JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang/jasa yang berkategori mewah, tidak menyasar pada kehidupan rakyat kecil. Berdasarkan kajian yang didapatkannya, Sekjen Gerindra tersebut menegaskan kenaikan…