KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengoptimalkan penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan sektor lainnya guna mendukung sejumlah program priortas yang telah disiapkan. Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan…
JAKARTA — Pengeluaran kelas menengah tercatat naik dalam lima tahun terakhir. Sejalan dengan itu, pajak yang dibayarkan para middle class juga rupanya turut meningkat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk…
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto menilai implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu dilanjutkan hingga 2025. Dia menjelaskan, hal itu diperlukan untuk menstimulasi pasar properti tetap bergerak positif.…
JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat pembayaran pajak naik, belanja-belanja untuk makanan hingga pendidikan justru turun. Plt. Kepala BPS…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa…
JAKARTA – Kalangan pengusaha ritel mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Ketua Umum Asosiasi Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan, untuk memperkuat perdagangan dalam negeri pemerintah semestinya saat ini…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA — Fasilitas investment allowance dari pemerintah untuk industri padat karya nyatanya sepi peminat. Tercatat sejak meluncur pada 2020, hanya satu Wajib Pajak (WP) yang menikmatinya pada 2021 dan 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Laporan Keuangan DJP 2023…