Kumpulan Artikel dan Berita
CITA: Target Pajak Harus Mengacu Kondisi Lapangan, Bukan berdasarkan Tax Ratio
JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai pemerintah perlu menetapkan target penerimaan pajak secara bottom-up atau berdasarkan kondisi lapangan, bukan melalui pendekatan top-down yang berangkat dari target
Respons Asosiasi e-Commerce Soal Pengenaan Pajak Bagi Pedagang di Toko Online
JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Daftar Seller yang Dikecualikan dari Pungutan Pajak di Ecommerce oleh Kemenkeu
JAKARTA – Ojek daring (online) atau ojol hingga penjual pulsa dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 oleh niaga elektronik (e-commerce) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37
Sri Mulyani Berburu Pajak dari Pedagang Shopee hingga Makanan Asin
JAKARTA — Kementerian Keuangan mengumumkan sejumlah sasaran baru untuk menambah penerimaan negara, mulai dari pajak penjual lokapasar atau seller e-commerce hingga rencana pengenaan cukai untuk makanan asin atau produk pangan
Skema Pungutan Pajak Seller e-Commerce, Pengamat yakin Tak Tambah Beban Pedagang Online
JAKARTA — Pengamat menilai skema pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh pihak ketiga dalam transaksi e-commerce bukanlah pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi yang justru meringankan para pedagang.
Dirjen Pajak Minta Tambahan Anggaran Rp1,79 Triliun untuk 2026, Tak Singgung Coretax
JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bhimo Wijayanto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,79 triliun untuk tahun anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI
Aturan Pajak E-Commerce Terbit, Seller Shopee Cs Omzet Rp500 Juta Lebih Kena Pungutan 0,5%
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan aturan pemungutan pajak e-commerce kepada seller atau pedagang di lokapasar daring alias seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya. Aturan itu tercantum dalam
Sri Mulyani Bakal Lirik Potensi Pajak dari Media Sosial, Pengguna TikTok cs Siap-Siap
JAKARTA — Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan, salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial alias medsos. Wacana penggalian potensi penerimaan
Dirjen Pajak Baru Targetkan Tax Ratio 11%, Kapan Bisa Tercapai?
JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan target rasio pajak alias tax ratio 11% untuk tercapai dalam waktu dekat, yang dia sampaikan dalam peringatan Hari Pajak 2025.
Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas
JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat,
Kejar Pendapatan, Pemprov NTB Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 25%
Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 25% untuk periode 1 Juli-30 September 2025. Plh Badan Pengelolaan Pendapatan
https://premium.bisnis.com/read/20250711/657/1892337/suara-investor-kakap-obligasi-di-tengah-beban-bunga-utang-dan-sbn-jatuh-tempo
———————- Artikel berjudul “https://premium.bisnis.com/read/20250711/657/1892337/suara-investor-kakap-obligasi-di-tengah-beban-bunga-utang-dan-sbn-jatuh-tempo” dikutip dari https://premium.bisnis.com/read/20250711/657/1892337/suara-investor-kakap-obligasi-di-tengah-beban-bunga-utang-dan-sbn-jatuh-tempo
Apakah Anda memiliki kendala di bidang Perpajakan?
Jangan segan untuk menghubungi kami. Dengan senang hati Tim Kami akan membantu Anda mengatasi semua permasalahan di bidang perpajakan.
Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi & Rekan atau ADR Consulting siap hadir membantu para wajib pajak dalam melakukan manajemen atas kewajiban perpajakannya secara ekonomis, efektif, dan efisien.
