Seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 pasal 18 ayat 1 bahwa PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sejak Masa Pajak dikukuhkannya sebagai PKP. Dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)…
Pajak koperasi merupakan pajak yang dikenakan ataupun yang harus dikelola subjek pajak badan usaha dalam bentuk koperasi. Sedangkan pengertian koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan…
Pemindahbukuan (Pbk) adalah salah satu mekanisme penting dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Pbk memungkinkan Wajib Pajak untuk memindahkan pembayaran pajak yang telah dilakukan ke pos pajak yang sesuai, terutama ketika terjadi kesalahan dalam penyetoran. Dengan Pbk, Wajib Pajak dapat memastikan…
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum dan signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai adalah pajak pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak dan…
Metode yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan netto Wajib Pajak tertentu dalam proses penghitungan pajaknya disebut dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN). Metode ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang tidak dapat menyelenggarakan pembukuan, dengan kriteria…
Update Aplikasi E-faktur Versi 4.0 E-Faktur, atau faktur pajak elektronik, adalah dokumen faktur pajak yang disusun menggunakan aplikasi atau sistem yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dokumen ini mencakup tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum.…
Dalam era digitalisasi perpajakan, pemanfaatan teknologi semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan sistem Cortex yang membawa berbagai pembaruan signifikan dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Artikel ini akan membahas 15 hal…
Tahun 2024 membawa kabar baik bagi UMKM di Indonesia dengan kebijakan pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Kebijakan ini merupakan angin segar bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses dana untuk pengembangan usaha mereka. Dengan adanya…
Mulai 1 Juli 2024, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diimplementasikan secara penuh. Bagi pasangan suami-istri yang kewajiban perpajakannya digabung, proses pemadanan NIK-NPWP akan dilakukan oleh pihak suami. Ini berarti istri tidak perlu memadankan…
Dampak Klasifikasi Transaksi Pada Perpajakan Aspek krusial dalam SAK EP dari Klasifikasi transaksi keuangan yang benar. Jika laporan keuangan salah, maka akan berdampak pada perhitungan pajak. Contohnya, kesalahan dalam mengklasifikasikan pengeluaran sebagian biaya yang dapat dipotong pajak atau sebagai investasi…
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan pajak yang lebih mudah dan efisien dengan memperbanyak layanan online melalui sistem Coretax. DJP akan munculkan fitur baru dalam CTAS Sistem ini menghadirkan berbagai fitur baru, termasuk layanan otomatis, akses…