JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan reformasi pajak yang tengah dilakukan melalui Core Tax Administration System (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) telah menelan biaya total Rp977 miliar. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak…
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp6,8 triliun. Angka tersebut tercatat belum termasuk gaji dan tunjangan kinerja yang mencapai Rp13,7 triliun. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti…
DENPASAR – Pajak dari sektor Jasa dan keuangan seperti Perbankan dan Asuransi di Bali menjadi sumber penerimaan terbesar berkat pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Pulau Dewata. Potensi pajak dari Jasa dan Perbankan terus dioptimalkan untuk mengejar target…
JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 hingga 100%. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyampaikan pada dasarnya kebijakan ini untuk menciptakan keadilan pemungutan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu…
JAKARTA – Kalangan pengusaha merepons soal rencana belanja perpajakan atau insentif pajak pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto tahun depan, yakni APBN 2025, yang mencapai Rp421,28 triliun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengakui bahwa belanja perpajakan…
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan (insentif pajak) pada 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan mencapai Rp421,28 triliun. Belanja pajak era Prabowo tersebut akan menjadi yang tertinggi sepanjang masa, setelah estimasi tahun ini yang…
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ingin menjadikan Bali sebagai markas para konglomerat asing menyimpan kekayaannya tanpa dikenai pajak. Luhut Ingin membangun family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan setidaknya satu keluarga atau individu yang…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024TENTANGPENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUARDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif…