JAKARTA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan vital dalam mengakselerasi perputaran roda perekonomian nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (KUMKM), pelaku usaha yang acap disebut sektor informal ini berkontribusi 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik…
MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan menyatakan bahwa kekurangan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan untuk tahun anggaran 2023 tercatat masih sekitar Rp3,71 miliar. Kepala Bapenda Medan Sutan Tolang Lubis mengatakan jumlah tersebut telah berkurang…
JAKARTA – Konsumen properti yang membeli hunian hingga periode Desember 2024 akan mendapat insentif bebas pajak lewat penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kebijakan tersebut mengatur pembebasan pajak untuk pembelian rumah tapak maupun hunian vertikal sebagaimana…
DENPASAR – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyarankan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu melakukan modernisasi sistem penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan. Modernisasi diperlukan karena melihat Pendapat Asli Daerah (PAD) NTB dalam…
Pemerintah tengah merancang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) bagi perkebunan kelapa, seiring dengan pendalaman hilirisasi. Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda. Digital Deluxe Digital Deluxe 1 Bulan E-Paper…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 OKTOBER 2024 SAMPAI DENGAN…
SURABAYA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur (Jatim) memberlakukan pembebasan pajak daerah selama dua bulan, yakni mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. “Kebijakan pembebasan daerah meliputi…
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG REKLAME NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa reklame nama pengenal usaha…
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kontribusi para pihak yang berperan dalam penerimaan pajak daerah,…
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 31 TAHUN2024 TENTANG MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN BAGIAN TAHUN PAJAK SERTA TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa…