JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan…
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta wakilnya, Anggito Abimanyu, untuk mengurus potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor yang tidak terdeteksi oleh fiskus dan mendistorsi ekonomi alias shadow economy. Sebagaimana beberapa kali disebut oleh para anggota Dewan Perwakilan…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp29,97 triliun hingga 31 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Dwi Astuti merincikan,…
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui 2024 menjadi tahun yang berat dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara, khususnya dari pajak, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang ditargetkan senilai Rp3.325,1 triliun. Hingga kuartal III/2024, Bendahara Negara mencatat pendapatan mencapai 80,2%…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB. Edi menyampaikan bahwa Menteri…
JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang tidak kunjung terwujud karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menyetujuinya. Edi yang telah…
Halaman Tidak Di Temukan To top ———————- Artikel berjudul “Halaman Tidak Di Temukan” dikutip dari
JAKARTA – Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB ‘hanya’ mencapai 9,48% per Kuartal III Angka tersebut lebih rendah dari capaian periode yang sama tahun lalu dan dari target yang ditetapkan RPJMN. Menurut catatan Badan Pusat Statistik…
JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) akan menggenjot sektor perumahan dengan mengusulkan perpanjangan insentif Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengaku bahwa perumahan atau properti menjadi sektor…