Blak-blakan Purbaya Sebut Kemenkeu Tarik Pajak lalu Uangnya Hanya Ditanam di BI

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik keputusan otoritas fiskal sebelumnya yag kerap menarik pajak tetapi penerimaanya lebih sering disimpan di Bank Indonesia ketimbang disebarkan ke sistem keuangan Tanah Air.

Purbaya mengatakan bahwa pemerintah terlambat membelanjakan APBN dan banyak menaruh kasnya di bank sentral. Sebagaimana diketahui, kas pemerintah yang dikelola Kemenkeu disimpan di BI. 

Pada waktu yang sama, otoritas fiskal juga terus menarik pajak yang kini menjadi sumber penerimaan negara terbesar. Masalahnya, penerimaan itu disimpan di BI dan tidak dibelanjakan lagi untu memutar roda perekonomian. 

“Uangnya kan ditaruh di bank sentral. Beliau rajin narik pajak, enggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi enggak apa-apa, tapi ini kan enggak, ditaruh sana, santai-santai, kering sistemnya,” ujar Purbaya pada rapat kerja Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025). 

Purbaya, yang baru dilantik sebagai Menkeu dua hari lalu, menilai perlambatan ekonomi yang menjadi tuntutan masyarakat pada demonstrasi beberapa waktu lalu juga disumbangkan oleh kebijakan fiskal dan moneter pemerintah sendiri.

“Yang jadi pertanyaan saya, di sini komisi XI rapat dengan menteri keuangan berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? dan saya datang ke sini tiba-tiba, woh, pertanyaan banyak sekali,” paparnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu lalu menyebut pernah bekerja di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada era SBY, peredaran uang tunai (M0) tumbuh rata-rata 17%. Hal itu mendorong pertumbuhan kredit yang cukup tinggi, sehingga bisa menyalurkan pembiayaan untuk sektor swasta.

“Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi,” terangnya.

Di sisi lain, perputaran uang tunai atau M0 di era Jokowi lebih rendah yakni sekitar 7%. Bahkan, saat dua tahun sebelum krisis pandemi Covid-19, pertumbuhannya hanya 0%.

Purbaya bahkan menyebut perekonomian sedang ‘dicekik’ kala itu. Dia bahkan pernah blak-blakan menyampaikan bahwa mesin ekonomi saat itu pincang, lantaran sektor swasta berhenti atau diperlambat.

“Zaman pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru, kalau pemerintahya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga, dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati,” terangnya.

Minimnya perputaran uang imbas disimpan di bank sentral dianggap berdampak juga ke rasio pajak. Hal itu karena sektor riil atau swasta yang awalnya berpeluang menerima kucuran pembiayaan dari perbankan justru tidak mendapatkan potensi tersebut.

Akhirnya, sektor swasta yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian tidak menyumbang juga terhadap penerimaan pajak. 

“Itu berhubungan juga dengan tax ratio. Ketika private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi [zaman SBY] dibanding ketika jaman pak Jokowi,” jelasnya. 

Untuk itu, dia mengatakan tugasnya sebagai Bendahara Negara yang baru adalah untuk menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Salah satu yang sudah akan dilakukannya adalah untuk menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI), senilai Rp425 triliun. 

“Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,” ungkapnya.

Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi. Lalu, dia juga akan mendorong belanja pemerintah agar bisa berjalan lebih baik.