Cara Yunani Angkat Kelas Menengah, Beri Keringanan Pajak Besar-besaran

JAKARTA — Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengumumkan reformasi besar-besaran sistem pajak penghasilan. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban kelas menengah yang masih tertatih bangkit dari krisis utang berkepanjangan negara tersebut.

Mengutip Bloomberg, Minggu (7/9/2025), Mitsotakis menegaskan bahwa reformasi ini ditujukan untuk mengatasi tingginya biaya hidup yang menjadi keluhan utama warga.

“Saya tahu betul harga tinggi adalah masalah terbesar. Reformasi pajak ini dirancang untuk menjawab itu,” ujarnya ketika menyampaikan pidato tahunan di Thessaloniki International Fair, Sabtu (6/9/2025) waktu setempat.

Dalam reformasi itu, pemerintah Yunani menghapus pajak penghasilan bagi keluarga dengan empat anak atau lebih atas penghasilan pertama 20.000 euro (sekitar Rp384 juta) per tahun. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan angka kelahiran yang rendah di Yunani.

Selain itu, ada lima keringanan pajak lain. Pertama, tarif pajak lebih rendah untuk penghasilan 40.000—60.000 euro (sekitar Rp768 juta—Rp1,15 miliar) per tahun.

Kedua, pekerja berusia di bawah 25 tahun dengan penghasilan hingga 20.000 euro (Rp384 juta) bebas pajak. Ketiga, penurunan tarif pajak atas penghasilan dari properti sewa.

Keempat, pajak properti di desa berpenduduk di bawah 1.500 orang dipotong 50% pada 2026 dan dihapus sepenuhnya mulai 2027. Kelima, pajak pertambahan nilai (PPN) di pulau-pulau kecil dengan populasi di bawah 20.000 orang dipangkas 30%.

Mitsotakis yang sudah enam tahun berkuasa tengah berupaya mengerek kembali popularitasnya yang turun sejak Pemilu 2023. Dengan rencana mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada 2027, dia ingin menunjukkan capaian nyata terkait janji peningkatan pendapatan warga.

Reformasi ini dimungkinkan berkat performa anggaran Yunani yang melampaui target. Lonjakan penerimaan dari pemberantasan penghindaran pajak pada 2024 diperkirakan berlanjut pada 2025, sehingga memberi ruang fiskal lebih besar untuk stimulus pajak.

“Cara terbaik mengembalikan dividen pertumbuhan kepada rakyat bukan lewat subsidi, melainkan lewat pemotongan pajak,” kata Mitsotakis.