JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) bakal menyesuaikan strategi bisnis seiring dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. Senior Vice President Head of Corporate Communication ISAT Steve Saerang mengatakan Indosat Ooredoo…
———————- Artikel berjudul “Tax Amnesty Jilid III, Jurus Sri Mulyani Pajaki Shadow Economy? “ dikutip dari
JAKARTA — Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 2025 ramai mendapatkan penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat. Namun, di tengah gelombang penolakan itu, kenaikan PPN masih tetap direncanakan untuk berlaku. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan…
RIO DE JANEIRO — Usulan pengenaan pajak minimum untuk orang super kaya belum disepakati sepenuhnya oleh negara-negara anggota G20. Pengenaan pajak progresif tersebut akan diserahkan kepada masing-masing kedaulatan negara. Berdasarkan hasil Leaders’ Declaration Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20…
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merasa program pengampunan pajak alias tax amnesty perlu berlaku kembali untuk mengawal berbagai visi misi pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Misbakhun menjelaskan bahwa Komisi XI secara resmi telah mengusulkan agar RUU…
JAKARTA — Presiden Joko Widodo sempat menitipkan mandat kepada pemerintahan selanjutnya, yang kini dipimpin Prabowo Subianto, untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty demi mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Hal itu tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun…
JAKARTA — Emiten komponen otomotif PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) milik konglomerat TP Rachmat mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12% yang berlaku awal tahun depan 2025. Beberapa strategi yang diambil emiten berkode saham DRMA itu…
JAKARTA – Pelaku usaha khawatir daya beli masyarakat makin turun seiring dengan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan, naiknya tarif PPN menjadi 12% tahun depan akan mengakibatkan…
JAKARTA — RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Sebagai catatan, sebelum Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menggelar dua kali rapat pleno dengan…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menegaskan bahwa wajib pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan meski terdapat fitur prepopulated atau pengisian otomatis dalam implementasi Core Tax Administration System tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen…
JAKARTA — Studi yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance alias Indef menunjukkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan akan memberi dampak negatif ke perekonomian seperti penurunan upah riil hingga bertambahnya jumlah pengangguran. Peneliti Indef…
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) ungkap dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terhadap harga produk di pusat perbelanjaan. Pemerintah diharapkan dapat menunda kebijakan tersebut. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyampaikan, naiknya…