Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengimplementasikan secara penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 1 Juli 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi,…
JAKARTA – The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti setidaknya terdapat 6 warisan masalah yang bakal dipikul Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 – 2029. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menuturkan…
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sebanyak 681.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan atau divalidasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa…
JAKARTA –- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencatatkan defisit senilai Rp21,8 triliun hingga Mei 2024. Defisit tersebut mencapai 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Overall balance kita sudah mengalami defisit…
JAKARTA –- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencatatkan defisit senilai Rp21,8 triliun hingga Mei 2024. Defisit tersebut mencapai 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Overall balance kita sudah mengalami defisit…
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024. Kebijakan NIK menjadi NPWP dan CATS diatur dalam…
JAKARTA – Kalangan pengusaha meminta pemerintah berhati-hati dalam mempertimbangkan saran Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ihwal implementasi Pilar 1 Amount B mengenai transfer pricing. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal…
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut,…
JAKARTA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan tengah dalam proses untuk pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada 49 produsen. Sebanyak 14 produsen di antaranya bakal dibayarkan mulai pekan depan. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman menjelaskan, pada…
JAKARTA – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyarankan Indonesia menerapkan ketentuan baru dari Pilar 1 Amount B Pajak Internasional Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Ketentuan tersebut mengatur tentang simplifikasi…
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan alasan memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 hingga 100%. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari insentif fiskal…
BANDUNG — Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyerahkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan berinisal MW berikut barang bukti barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. Berkas perkara atas tersangka tersebut sebelumnya…