JAKARTA— Logam mulia PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) laris manis dan diharapkan berlanjut sejalan dengan penerapan tarif pajak penghasilan (PPh) 0%. Seperti diketahui, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.51/2025 dan PMK No.52/2025, pemerintah menegaskan tidak ada pemungutan…
JAKARTA— Persediaan logam mulia PT Pegadaian (Persero) terpantau makin tebal di tengah kemunculan aturan baru pajak emas. Seperti diketahui, melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.51/2025 dan PMK No.52/2025, pemerintah menegaskan tidak ada pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22…
Dengan berlangganan Bisnis Indonesia Premium, Anda mendapatkan konten eksklusif yang diperkuat dengan konten komprehesif, seputar market, investasi, jurnalisme data dan kini diperkaya dengan konten berkedalaman dalam bahasa inggris Selain itu Anda akan mendapat undangan utama dalam kegiatan Premium Talks serta…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak buka suara menanggapi kekhawatiran pelaku industri aset kripto terkait skema pajak baru yang dinilai bisa menekan volume transaksi, terutama dalam masa transisi. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak menyatakan pembelian emas oleh konsumen akhir tidak dikenakan pungutan pajak, menyusul terbitnya dua regulasi anyar yang menyederhanakan ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/2025…
JAKARTA — Pemerintah ingin mengoptimalisasi penerimaan negara dari perdagangan aset kripto seiring diberlakukannya skema perpajakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyebut potensi penerimaan pajak dari transaksi kripto sangat…
JAKARTA — Pemerintah resmi mengubah skema perpajakan atas aset kripto seiring peralihan statusnya dari komoditas menjadi aset keuangan digital. Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/2025 yang mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025. Direktur Jenderal…
JAKARTA – Secepat apa pun pisau diasah, jika tumpul bagian ujungnya tetap tidak bisa membelah. Begitu pula pemeriksaan pajak—ringkas waktunya belum tentu tajam hasilnya. Inilah dilema yang muncul dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang secara…
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Meski dalam dalam beleid anyar itu ada kenaikan tarif pajak untuk aset kripto, pakar menilai penambahan penerimaan negara bukan tujuan utamanya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas…
Jakarta — Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat telah berhasil mengantongi Rp49,65 triliun per 30 Juni 2025 kemarin. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Eddi Wahyudi mengatakan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp49,65 triliun atau 44,8 persen…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meneken kerja sama pemanfaatan data kependudukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan yang saat ini dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani menegaskan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai…
BALIKPAPAN — Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan tengah menggenjot digitalisasi sistem pembayaran pajak. Kepala BPPDRD Balikpapan Idham Mustari menyatakan hal ini dalam upaya mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,053 triliun pada tahun 2025. …