Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak mengawasi aktivitas di media sosial atau medsos, terutama bagi wajib pajak yang suka pamer barang mewah hingga menerima banyak endorsement.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya melihat medsos sebagai sumber informasi untuk mencari ketidakcocokan gaya hidup dengan profil perpajakan seseorang.

“Misalnya siapa tahu ada aset yang belum dilaporkan, yang beda sama SPT [surat pemberitahuan tahunan], beda sama LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara]. Itu sudah sejak lama kita lakukan,” ungkap Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden itu mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi potensi pajak di medsos. Menurutnya, AI sangat mudah dilatih untuk mendeteksi penyimpangan.

Dia mencontohkan dari data yang ada, misalnya laporan SPT yang disampaikan 5—10 tahun terakhir, AI akan melihat pola profilnya perpajakan. Setelahnya, AI mencocokan aktivitas wajib pajak itu di medsosnya.

“Jadi, ya, generally [umumnya], prinsipnya seperti machine learning [pembelajaran mesin], ya,” jelas Bimo.

Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pihaknya ingin menangkap semua potensi penerimaan yang ada, salah satunya dari media sosial di tengah akselerasi perkembangan digital.

“Kita sudah melakukan crawling, data-data, ya. Kalau suka pamer mobilnya di medsos gitu, pasti diamati sama teman-teman pajak,” ungkap Hestu dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dikutip Selasa (15/7/2025).

Hanya saja, dia mengakui pihaknya belum membuat satu regulasi yang memungkinkan pemungutan pajak secara langsung dari aktivitas pamer harta hingga endorsement di medsos. Pemungutan hanya dilakukan melalui pemeriksaan pajak.