Pemicu Setoran Pajak Jeblok 5,1%, PPh Badan dan PPN Rontok

JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.135,4 triliun per Agustus 2025. Angka itu turun 5,1% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.196,5 triliun.

Realisasi penerimaan pajak itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/9/2025).

“[Realisasi Rp1.135,4 triliun] setara 54,7% dari outlook,” ujar Anggito.

Pengajar di Universitas Gadjah Mada itu pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp194,2 triliun. Realisasi PPh Badan itu turun 8,7% dari periode yang sama tahun lalu. Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp15,91 triliun. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 39,1% dari periode yang sama tahun lalu.

Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp416,49 triliun. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 11,5% dari periode yang sama tahun lalu.

Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp14,17 triliun. Realisasi itu naik 35,7% dari periode yang sama tahun lalu.

Adapun penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Akibat penerimaan pajak yang masib kontraksi 5,1%, pendapatan negara secara keseluruhan juga masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun per Agustus 2025 atau setara 57,2% dari outlook sepanjang tahu (Rp2.865,5 triliun). Realisasi itu turun 7,8% dari pendapatan negara periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun

Lebih lanjut, belanja negara sudah mencapai Rp1.960,3 triliun per Agustus 2025 atau setara 55,6% dari outlook sepanjang tahun (Rp3.527,5 triliun). Realisi itu naik 1,5% dari belanja negara periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun.

Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau setara 1,35% dari PDB. Sementara itu, Purbaya menjelaskan keseimbangan primer masih sebesar Rp22 triliun, padahal outlook keseimbangan primer didesain minus Rp109,9 triliun.

“Masih ada belanja pemerintah yang dipercepat lagi sehingga keseimbangan primer bisa sesuai target,” ungkap Purbaya pada kesempatan yang sama.