Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

JAKARTA – Aksi demo yang terjadi di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua berawal dari adanya tambahan tunjangan rumah senilai Rp50 juta yang diberikan kepada anggota DPR.

Masyarakat Indonesia menjadi marah, sebab munculnya aksi PHK di berbagai kota besar, penutupan pabrik perusahaan, efisiensi pemerintah, dan kenaikan pajak PBB hingga 250 persen. Ditambah lagi, munculnya sikap arogansi Bupati Pati terhadap warga dan aksi joget-joget anggota DPR yang tidak kena pajak.

Sepanjang 2025, sudah ada 11 demo besar serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia. Namun, puncaknya terjadi pada 28-29 Agustus 2025. Aksi demo ini juga merenggut nyawa demonstran, karena adanya aksi brutal polisi dan Brimob yang mengawal demo.

Antara lain, pada Februari 2025, ada aksi demo Indonesia Gelap, karena mahasiswa menilai bahwa pemerintah tidak pro dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Demo Ojol dan kurir, demo buruh Sritex pada Februari dan Maret 2025, ditambah lagi demi Aptrindo yang membatasi kebijakan angkutan saat Lebaran pada Maret 2025.

Namun, sepanjang seminggu ke depan ini, aksi demo di Indonesia terjadi serentak di kota-kota besar yakni pada 25 Agustus, 28-29 Agustus 2025. Aksi demo ini melumpuhkan lalu lintas jalanan di kota-kota besar. Banyak mahasiswa dan ojol luka-luka, hingga ada pendemo yang meninggal dunia.

Sayangnya, saat tim medis menolong, sering sekali apparat menghalangi tim medis melakukan tugasnya. Aparat bukan hanya menghalangi tim medis, tetapi beberapa kali awak media yang bertugas juga menjadi korban kekerasan karena merekam aksi demo.

Kerusuhan demo ini bermula saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk MBG, tetapi anggota DPR malah mendapatkan tambahan tunjangan rumah.

Efisiensi Anggaran Pemerintah

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak sembarangan melakukan pengurangan. Efisiensi anggaran disebabkan karena pemerintah mengalokasikan dana ke program makan bergizi gratis (MBG) dan membangun sekolah rakyat.

Pemerintah mengklaim bahwa program MBG sudah tersalurkan ke 23 juta manfaat. Namun, acap kali makanan yang sampai ke tangan anak-anak sekolah dalam kondisi tidak fresh, bahkan basi hingga beraroma tak sedap. Ada juga yang hanya menyajikan tempe goreng saja sebagai protein. 

Namun, Presiden Prabowo mengklaim bahwa keberhasilan program ini bahkan menarik perhatian dunia internasional. Dia mencontohkan pengalaman Brasil yang membutuhkan lebih dari satu dekade untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat.

Tambahan Tunjangan DPR

Anggota DPR, Nafa Urbach mendukung adanya tunjangan rumah Rp50 juta yang diberikan kepada anggota DPR RI. Dia yang juga menjadi wakil rakyat di Senayan, mengatakan bahwa tunjangan tersebut berguna bagi anggota yang berasal dari luar kota.

Pasalnya, anggota DPR RI akan mencari kontrakan rumah yang dekat dengan kompleks Senayan untuk menghindari kemacetan.

“Dewan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu, banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR, ke kantor,” ujar Nafa dalam video live yang viral di media sosial TikTok baru-baru ini, dikutip Kamis (21/8).

Nafa pun menjelaskan bahwa tunjangan tersebut diberikan sebagai pengganti rumah jabatan yang sudah tidak ada lagi. Anggota DPR dari Fraksi NasDem yang tinggal di Bintaro bercerita bahwa mengeluhkan macet saat berangkat ke Senayan.

Di sisi lain Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu soal adanya kenaikan gaji anggota DPR di tengah wacana efisiensi anggaran negara. Dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, melainkan perubahan fasilitas terkait rumah jabatan.

Menurutnya, skema kompensasi tersebut diberikan semata-mata karena anggota DPR tidak lagi memperoleh fasilitas rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Dengan begitu, kompensasi dianggap sebagai pengganti fasilitas, bukan penambahan penghasilan baru.

“Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan kompensasi uang rumah, itu saja, karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” kata Puan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (17/8/2025).

Buruh Minta Naik Gaji 

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demo buruh di Jakarta dan di berbagai kota karena ingin menuntut kenaikan gaji. Sebab, pemerintah melakukan kenaikan pajak, harga-harga pangan mulai naik, tetapi gaji buruh tidak naik. Malah, tunjangan DPR yang bertambah.

“Gerakan ini diberi nama HOSTUM atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan akan dilakukan secara damai,” kata Said kepada Bisnis.

Said mengungkapkan tuntutan yang disampaikan adalah menolak upah murah, yang mencakup tuntutan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5% – 10,5% pada 2026. Dia juga meminta agar tidak ada lagi outsourcing dan sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.

Berikut daftar tuntutan demo buruh 28 Agustus 2205:

1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (Upah minimum 2026 Naik 8,5% – 10,5%)
2. Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi pajak perburuhan (naikkan PTKP Rp7,5 juta/bulan, hapus pajak pesangon/THR/JHT, hapus diskriminasi pajak buruh perempuan menikah)
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset – Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu – Redesain sistem Pemilu 2029

Demo Kamis 28 Agustus 2025, Tragis, Brimob Lindas Ojol

Kinerja aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi kembali disorot pasca peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online karena dilindas oleh mobil Brimob. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrokan antara demonstran dengan aparat pada hari Kamis (28/11/2025).

Mobil rantis yang dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek. Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Usai Affan Kurniawan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Demo 29 Agustus, Kerusuhan di Kota Besar

1. Demo Makassar, 4 Orang Meninggal, Gedung DPRD Dibakar Massa

Aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berlangsung hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari berujung rusuh. Massa membakar Gedung DPRD Kota Makassar dan Gedung DPRD Provinsi Sulsel. Mengakibatkan empat orang meninggal dunia.

Para demonstran awalnya melakukan pemblokiran jalan di Jalan AP Pettarani. Situasi yang semakin memanas membuat massa kemudian menuju Gedung DPRD Makassar dan membakar sejumlah kendaraan. Situasi saat itu yang tanpa ada pengamanan pihak kepolisian, membuat massa leluasa turut membakar gedung.

2. Demo Medan, Sumatra Utara, Polisi Aniaya Mahasiswa

Demo di Kota Medan, membuat arus lalu lintas terganggu. Massa memadati jalan berupaya menghindari polisi. Namun, aksi saling serang terjadi. Massa membawa batu dan kayu, polisi menembaki mahasiswa dengan gas air mata dan water cannon. Hingga saat ini, belum diketahui berapa banyak korban luka-luka dan korban jiwa.

3. Demo Jambi, Wartawan Jadi Korban

Aksi demo di Jambi berujung ricuh, sebab tidak ada wakil rakyat yang keluar dan mendengarkan aspirasi warga. Polisi mengusir massa dengan water cannon dan gas air mata.  Kemudian massa menjadi marah dan membakar mobil.

Beberapa jurnalis yang meliput demo tersebut sempat menjadi sasaran amukan massa, karena massa mengira bahwa awak media adalah intel.

4. Demo Jawa Barat, Kota Bandung Rusak Parah

Ketika PHK banyak terjadi, warga sulit mendapatkan pekerjaan, tetapi anggota DPR malah mendapatkan tunjangan besar dan berjoget-joget saat 17 Agustus 2025. Ini memicu kemarahan warga Bandung.

Massa membakar rumah yang berada di dekat Gedung Sate. Massa demo, termasuk buruh menuntut agar menghapus outsourcing dan menolak upah murah di Jawa Barat. Pendemo juga mempertanyakan kenapa DPR tidak membayar pajak, saat rakyat dikenakan pajak besar.

5. Demo Jawa Timur, 3 Pos Polisi Dibakar

Ratusan mahasiswa dari Surabaya dan sekitarnya, mendatangi pusat kota. Namun, polisi berusaha memukul mundur mahasiswa dengan gas air mata dan water cannon. Warga di Surabaya menjadi marah dan membakar pos polisi.

6. Demo Kalimantan, Massa Bakar Pos Polisi

Demo di Pontianak. Massa menggelar aksi demo untuk menolak kenaikan gaji anggota DPR RI. Massa juga meminta agar pekerja mendapatkan kenaikan gaji. Namun, polisi malah memukul mundur massa dengan water cannon. Kondisi memancing kemarahan masyarakat, sehingga pendemo membakar pos polisi di Pontianak.

Demo di Banjarmasin. Massa di Banjarmasin, akan melakukan demo pada 1 September dan meminta untuk mereformasi DPR dan Polri. Massa menilai bahwa polisi terlalu sering menindas warga.

7. Demo Papua, Mama Papua Ditembaki Gas Air Mata

Puluhan mama-mama Papua melakukan aksi demo di Kota Sorong. Polisi membalas mama-mama Papua dengan memegang tameng dan senjata gas air mata. Ada juga mobil rantis yang disiagakan di lokasi demo.

Dua minggu sebelumnya, masyarakat di Papua juga melakukan demo, karena gangguan jaringan yang berkepanjangan. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas ekonomi seperti transaksi perbankan, hingga Ojol mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan orderan dari penumpang.

Polisi Usir Ambulance, Pendemo Tidak Dapat Layanan Kesehatan

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di sekitar Pejompongan, Jakarta, polisi yang menjaga keamanan saat demo tampak marah kepada massa yang mulai banyak. Bentrokan terjadi antara mahasiswa, ojol vs polisi, tetapi polisi mengusir mobil ambulance yang berencana mengobati pendemo yang terluka.

Aksi polisi yang melarang ambulance untuk mengobati korban demo, termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM, karena menghalangi masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan.

Pesan Jusuf Kalla Bagi Pejabat dan DPR

Jusuf Kalla menyayangkan peristiwa kerusahan yang terjadi di Indonesia. Jusuf Kalla berpesan kepada pemerintah, pejabat, dan DPR, untuk belajar menahan diri dalam berbicara, agar tidak membuat hati rakyat terluka.

Pria yang akrab disapa JK menyampaikan dukacita yang mendalam atas tewasnya Affan Kurniawan dan meminta tegas pemerintah mengusut tuntas. Dia juga mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran yang besar bagi para pejabat dan pemerintah untuk menahan ini.

“Ini jadi pelajaran yang besar bagi para pejabat, anggota DPR, untuk menahan diri. Jangan bisa asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Pemerintah juga harus bersama-sama menjaga kondisi yang ada. Harus mendengarkan semua aspirasi rakyat,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/8/2025).

Jusuf Kalla juga sangat sedih dengan peristiwa yang terjadi dalam kurun Waktu 24 jam terakhir. Dia mengatakan bahwa demo ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi. 

JK juga memahami dan turut menyampaikan duka cita atas apa yang dirasakan oleh kelompok Ojol yang kehilangan rekan kerjanya Affan Kurniawan. Dia juga meminta polisi untuk mengadili seadil-adilnya dan menindak tegas orang-orang yang terlibat dalam meninggalnya Ojol saat demo.

“Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dengan baik bahwa semua yang bersalah harus diberi tindakan yang sepadan, yang keras,” tegas JK.

Jangan Lamban, Pemerintah Harus Penuhi Aspirasi Rakyat

Pengamat politik menghargai dan menilai permintaan maaf dari para pejabat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani, sudah tepat. Namun, tetap mendorong adanya reformasi di kepolisian maupun pernyataan yang dapat menenangkan demonstran.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengapresiasi sikap politik Prabowo dan Puan. Sayangnya dalam konteks Puan, dinilai sangat terlambat.

“Tapi kalau perbandingannya tidak sama sekali, ya lebih baik. Karena yang menjadi soal kan DPR secara institusi. Kemana Puan selama 3 hari? Kenapa lebih dahulu Prabowo [yang meminta maaf]” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Dirinya pun menyayangkan sikap Puan, yang pada akhirnya memunculkan korban jiwa, karena DPR abai dengan aspirasi masyarakat.

Agung melihat DPR abai soal cara berkomunikasi yang baik dengan publik, sehingga bahasa arogan itu tidak muncul ketika kritik itu hadir. Untuk itu, perlu tindakan dan kebijakan yang konkret.

“Kata maaf aja gak cukup dari Mba Puan dan DPR harus hadir secara institusional. Saya menunggu misalnya tunjangan rumah dibatalkan atau ditunda atau disesuaikan,” lanjutnya.

Perlu juga langkah komprehensif sehingga tidak ada lagi kesalahan dari para anggota DPR yang menyakiti hari rakyat. Agung memandang, anggota cenderung mengikuti sikap dari pimpinan. Apabila sang pemimpin tidak jelas, bagaimana dengan anggotanya?

Sementara dalam hal Prabowo, Agung mengatakan bahwa reformasi Kepolisian RI sangat mendesak.