Sri Mulyani Perluas Wewenang Dirjen Pajak Tentukan Penipuan Perpajakan
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperluas kewenangan Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak untuk menentukan praktik penipuan yang bertujuan hindari kewajiban menyampaikan informasi keuangan. Perluasan wewenang Dirjen Pajak itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024…