JAKARTA — Belakangan wacana penurunan ambang batas pengusaha kena pajak kembali mencuat. Hanya saja, para pakar menilai penurunan ambang batas pengusaha kena pajak hanya akan membuat sistem perpajakan di Indonesia semakin tak adil. Wacana tersebut sendiri kembali mencuat…
JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan menjelang tenggat lapor pajak 31 Maret 2025, sebanyak 33,88% wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan alias SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan…
JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang/jasa yang berkategori mewah, tidak menyasar pada kehidupan rakyat kecil. Berdasarkan kajian yang didapatkannya, Sekjen Gerindra tersebut menegaskan kenaikan…
JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak. Huda menilai, seorang pejabat negara…
JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi? Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran…
JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online. Melansir dari Investopedia, shadow economy mengacu pada…
JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan domestik dan global, tidak terkecuali serbuan kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI), termasuk pengaruhnya bagi perpajakan. Dirinya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 &…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya akan…
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperluas kewenangan Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak untuk menentukan praktik penipuan yang bertujuan hindari kewajiban menyampaikan informasi keuangan. Perluasan wewenang Dirjen Pajak itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 47/2024…
JAKARTA — Pemerintah baru saja memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/2024 terkait akses informasi keuangan perpajakan. Pemerintah dapat menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). …
Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo optimistis akan memenuhi target penerimaan pajak kendati rapor per Semester 1/2024 belum sesuai ekspektasi. Adapun target penerimaan pajak pada tahun ini adalah sebesar Rp1.988,9 triliun, naik dari realisasi…
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp6,8 triliun. Angka tersebut tercatat belum termasuk gaji dan tunjangan kinerja yang mencapai Rp13,7 triliun. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti…