JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah menyatakan Indonesia terbuka untuk menerapkan sistem hukum common law yang diklaim menjadi prasyarat mendirikan pusat keuangan dunia di dalam negeri, alias family office. Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa…
JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengungkapkan bahwa wacana pembentukan family office atau perusahaan pengelola kekayaan keluarga super kaya di Bali masih dalam tahap pembahasan. Mari menjelaskan bahwa wacana pembentukan family office sudah berlangsung lama.…
JAKARTA — Rencana pemerintah menarik investasi jumbo lewat pembentukan family office di Bali dinilai belum memiliki fondasi yang cukup kuat, apalagi ada persaingan yang ketat dengan Singapura. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman…
JAKARTA – Ekonom mendorong pemerintah selanjutnya untuk terus menggali pajak dari crazy rich alias orang super kaya di Indonesia. Sebagaimana dalam presidensi G20, yang tengah memperjuangkan pajak minimum global 2% bagi para miliarder. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan…
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan aturan terkait pembentukan family office di dalam negeri rampung sebelum Oktober 2024. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan sejumlah faktor dalam menetapkan regulasi tersebut.…
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah saat ini memiliki sederet insentif perpajakan yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia. Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah…
JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan family office untuk menarik dana milik konglomerat dari luar negeri. Supaya program itu berhasil, pemerintah menjanjikan fasilitas bebas pajak bagi para crazy rich yang mau menyimpan atau membawa hartanya ke Indonesia. Adapun gagasan tentang family…
JAKARTA — Salah satu warisan yang bakal dipikul oleh pemerintahan Prabowo Subianto dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi) adalah kenaikan PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% adalah konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. …
———————- Artikel berjudul “Untung Rugi Family Office, Bali The Next ‘Surga’ Pencucian Uang & Suaka Pajak? “ dikutip dari