JAKARTA — Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal (Dirjen) SPSK Kemenkeu, Masyita Cristallin menjelaskan bahwa…
JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum common law demi mendatangkan investasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan Pengelola Dana Perwalian (Trustees). Direktur Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah menyatakan Indonesia terbuka untuk menerapkan sistem hukum common law yang diklaim menjadi prasyarat mendirikan pusat keuangan dunia di dalam negeri, alias family office. Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa…
JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji insentif fiskal baru untuk menggoda perusahaan multinasional menanamkan modal di Indonesia, lantaran insentif lama seperti tax holiday atau tax allowance menjadi tidak relevan pasca penerapan pajak minimum global 15%. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal…
JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji insentif alternatif untuk menggoda perusahaan multinasional menanamkan modal di Indonesia, lantaran tax holiday/allowance menjadi tidak relevan pasca penerapan pajak minimum global 15%. Adapun, Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global sejak awal tahun ini berdasarkan…