JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji insentif fiskal baru untuk menggoda perusahaan multinasional menanamkan modal di Indonesia, lantaran insentif lama seperti tax holiday atau tax allowance menjadi tidak relevan pasca penerapan pajak minimum global 15%. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal…
JAKARTA – Kinerja penerimaan pajak masih loyo. Pada Agustus 2025, realisasinya masih di angka Rp1.135,4 triliun atau 54,7% dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. Penerimaan pajak pada Agustus 2025 juga terkontraksi 5,1% secara year on year. Sebagai perbandingan,…
JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atau pajak karyawan berdasarkan domisili pada tahun 2026. Jika jadi diterapkan, kondisi ini akan berdampak kepada jumlah dana bagi hasil PPh pajak penghasilan…
JAKARTA — Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berencana mengubah skema dana bagi hasil pajak penghasilan alias PPh 21 berdasarkan wilayah domisili karyawan dianggap tidak tepat. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analisys atau CITA Fajry Akbar berpendapat bahwa…
JAKARTA — Otoritas fiskal tidak akan menaikkan tarif ataupun menerapkan kebijakan baru pada 2026, meski target penerimaan pajak ambisius capai Rp2.357,7 triliun. Pemerintah akan lebih banyak melakukan insentifikasi kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar alias ‘berburu di kebun binatang’. …
JAKARTA – Prospek penerimaan pajak tahun 2025 akan semakin menantang meski kinerja ekonomi pada kuartal II/2025 tumbuh 5,12% atau secara kumulatif semester 1/2025 di angka 4,99%. Kalau diasumsikan bahwa pajak adalah tahap akhir dari proses ekonomi, maka telah terjadi…
JAKARTA — Kementerian Keuangan menyebut penerapan pajak karbon dilakukan setelah dinilai ekosistem dan peta jalan transisi energi hijau dinilai siap. Direktur Strategi Perpajakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan saat ini pemerintah masih…
JAKARTA — Insentif perpajakan terpantau terus meningkat sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo atau sejak 2020, dari Rp246,1 triliun menjadi Rp445,5 triliun untuk tahun depan 2025. Namun demikian, tidak membuat penerima insentif itu tumbuh maksimal berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. …