JAKARTA — Kementerian Keuangan mempercepat jangka waktu pemeriksaan pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025. Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dalam PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari maksimal 12…
JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Program pemutihan pajak yang dimaksud memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan sanksi administratif dan…
JAKARTA — Kementerian Keuangan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kemudahan berusaha, sekaligus meminimalisasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan pihakny tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus…
JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan Maret 2024. Febrio belum menyampaikan angka detail. Ia hanya menyebut telah terjadi pembalikan (turnaround) setelah penurunan…
JAKARTA — Alamat surat elektronik atau email dan nomor HP menjadi salah satu data penting dalam akun perpajakan. Tak jarang, wajib pajak terpaksa mengubah nomor HP maupun email karena satu dan lain hal. Oleh karena perubahan tersebut, perlu dilakukan…
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan masih ada sekitar 7,63 juta Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunannya dari total 19.775.679 yang wajib SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan menjelang batas akhir…
JAKARTA — Belakangan wacana penurunan ambang batas pengusaha kena pajak kembali mencuat. Hanya saja, para pakar menilai penurunan ambang batas pengusaha kena pajak hanya akan membuat sistem perpajakan di Indonesia semakin tak adil. Wacana tersebut sendiri kembali mencuat…
JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengkritisi pembebasan objek pajak atas penghasilan yang bersumber dari dividen. Haula melihat kebijakan perpajakan di Indonesia tak cukup adil. Dia mencontohkan bahwa selama ini penghasilan orang pribadi yang…
JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mendorong Presiden Prabowo Subianto segera merealisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara. Haula menilai ada kelemahan mendasar dari aspek kelembagaan dalam hal memungut penerimaan negara. Akibatnya, rasio perpajakan Indonesia kerap…
JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia mengungkapkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang dengan kontribusi rata-rata 6,4% terhadap PDB. Padahal, apabila terkumpul, potensi pajak itu dapat menunjang pembangunan dan kepentingan publik. Hal itu tercantum dalam laporan Bank Dunia…
JAKARTA – Hasil studi terbaru dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun selama 2016—2021. Hasil studi tersebut tercantum dalam laporan Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corpotate Income Tax…
JAKARTA — Otoritas pajak memperpanjang waktu lapor SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi, dari semula tenggat waktu pada 31 Maret 2025 menjadi 11 April 2025. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) Dwi Astuti menjelaskan…