JAKARTA – Sektor pajak yang akan digarap Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) yang awalnya didengungkan oleh BPN diungkap oleh mantan Dewan Pakar TKN Prabowo–Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edi Slamet Irianto dalam diskusi tentang BPN di Kantor Pengurus Besar…
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara atau BOPN. Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edi Slamet Irianto pun mengungkapkan bocoran susunan organisasi hingga rencana kerja 100 hari menteri/kepala BOPN. Edi…
MEDAN – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara (Sumut) menyebut penerimaan negara dari sektor pajak di wilayah ini mencapai Rp6,03 triliun hingga 30 April 2025, terus bertambah dari posisi Maret yang berkisar Rp3,13 triliun. Kepala Kanwil DJP…
JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengkritisi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kembali melaksanakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara. Haula menjelaskan joint programme…
JAKARTA — Pemerintah mendapatkan sebagian anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, baik dari migas dan nonmigas hingga dividen BUMN untuk memenuhi kebutuhan belanja. Selagi menanti realisasi APBN Kita edisi Januari 2025 yang tak kunjung terbit, tren penerimaan…
JAKARTA — Pemerintah melalui RPJMN 2025—2029 menyasar rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB alias tax ratio sebesar 15%, meskipun dalam dokumen itu pula Pesiden Prabowo Subianto berharap dapat mencapai 23%. Melihat bagian Sasaran Fiskal Tahun 2025—2029 dalam Peraturan…
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar kelompok masyarakat tergolong mampu dan menikmati hasil pembangunan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sri Mulyani menyampaikan bahwa permintaannya itu dilakukan guna mewujudkan penerimaan negara dengan berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud olehnya yakni…
JAKARTA — Ekonom menilai penerapan PPN 12% terhadap barang mewah akan menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak akan serta-merta…
JAKARTA — Ekonom menilai urgensi kenaikan tarif PPN 12% pada 2025 hanya dilakukan karena termaktub dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diteken pada 2021. Adapun, keinginan pemerintah menambah penerimaan negara lewat kenaikan PPN dikhawatirkan memukul daya beli masyarakat saat ini.…
JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah kondisi pelemahanan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Belakangan para ekonom, pengusaha,…
JAKARTA — OECD menyarankan pemerintah menurunkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar penerimaan negara semakin meningkat. Kendati demikian, pakar menilai saran tersebut malah akan berdampak negatif ke semua kelompok masyarakat. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis…
JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) memberikan sejumlah saran terkait strategi alternatif yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam publikasi analisis makroekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2025, terdapat beberapa strategi…