PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI ENERGI DAN/ATAU KOMPENSASI YANG DIKENAKAN TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM YANG DIBAGIHASILKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA…
BATAM — Industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi sebesar 41,56% dari total penerimaan pajak di Kepulauan Riau. Nilainya sebesar Rp4,09 triliun, dimana pertumbuhannya meningkat 7,87% dibanding tahun 2023. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepri, Imanul Hakim mengatakan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan…
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Judicial Review terkait penempatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan yang tertuang dalam UU No. 39 Permohonan Judicial Review diajukan oleh Sangap Tua Ritonga, seorang konsultan pajak. Dia menguji Pasal…