PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk…
Seperti yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 pasal 18 ayat 1 bahwa PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sejak Masa Pajak dikukuhkannya sebagai PKP. Dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)…
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk pertama kalinya merancang penerimaan negara menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya Rp3.005,13 triliun dalam APBN 2025. Postur sementara tersebut tercatat naik Rp8,6 triliun dari target yang sebelumnya tercantum dalam RAPBN 2025…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN/ATAU BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA…
JAKARTA – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui bahwa pemerintah belum optimal dalam mempromosikan potensi investasi di Indonesia. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan investor mengenai adanya insentif Super Deduction Tax, yang ditujukan bagi…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengoptimalkan penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan sektor lainnya guna mendukung sejumlah program priortas yang telah disiapkan. Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan…