admin

admin

Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER – 7/PJ/2024

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER – 7/PJ/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan anggota-anggota Global Forum…

Pemerintah Minta MK Tolak Permohonan Uji Materil UU HKPD

Pemerintah Minta MK Tolak Permohonan Uji Materil UU HKPD

JAKARTA – Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materi Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) para pemohon. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan, ketentuan pasal-pasal dalam…

APBN

APBN

APBN ———————- Artikel berjudul “APBN” dikutip dari

Kenaikan PPN untuk Rakyat, Bebas Pajak untuk Konglomerat

Kenaikan PPN untuk Rakyat, Bebas Pajak untuk Konglomerat

JAKARTA — Salah satu warisan yang bakal dipikul oleh pemerintahan Prabowo Subianto dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi) adalah kenaikan PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% adalah konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. …

PPN Naik Jadi 12% di 2025, Faisal Basri: Wajib Ditunda!

PPN Naik Jadi 12% di 2025, Faisal Basri: Wajib Ditunda!

JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut menurutnya akan berdampak dan membebani masyarakat banyak. Kenaikan PPN kata Faisal memang merupakan…

Duh! Luhut Beberkan Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP

Duh! Luhut Beberkan Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak perusahaan sawit yang hingga saat ini belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini, menurutnya, menyebabkan potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45 TAHUN 2024

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2024TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang  :  …