PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163, Pasal 166, Pasal 168, dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 16…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 13/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE KOREA CUSTOMS SERVICE…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP – 12/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY,…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 JANUARI 2024 SAMPAI…
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER – 1/BC/2024TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAIMINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap…
SIDOARJO – Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (Kanwil DJP Jawa Timur II) pada 2023 sebesar Rp28,408 triliun atau 103,35 persen dari target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp27,488 triliun. Kepala Kanwil DJP Jawa…
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 177 kab/kota yang jauh-jauh hari sudah menerapkan tarif pajak hiburan yang sudah naik, yaitu di rentang 40% hingga 75%. Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) DJPK…
Bisnis.com, JAKARTA – Tarif pajak hiburan sebesar 75% ternyata bukan hal baru dalam peraturan pajak daerah dan restribusi daerah (PDRD) Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang PDRD, kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai presiden menetapkan…
Bisnis, JAKARTA – Mendekati rencana penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo gencar kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek. Adapun rencananya terdapat 10 proyek yang…