JAKARTA – Pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hal yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, pemerintah bakal menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Di negara Asean lainnya, yaitu Vietnam, pemerintahnya juga baru saja merilis…
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk barang mewah bakal diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). “[Payung hukum kenaikan tarif PPN] PMK cukup,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks…
JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang/jasa yang berkategori mewah, tidak menyasar pada kehidupan rakyat kecil. Berdasarkan kajian yang didapatkannya, Sekjen Gerindra tersebut menegaskan kenaikan…
JAKARTA — Ekonom menilai penerapan PPN 12% terhadap barang mewah akan menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak akan serta-merta…
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang barang/jasa yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Sebelumnya, Prabowo menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. …
JAKARTA — Ekonom menilai urgensi kenaikan tarif PPN 12% pada 2025 hanya dilakukan karena termaktub dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diteken pada 2021. Adapun, keinginan pemerintah menambah penerimaan negara lewat kenaikan PPN dikhawatirkan memukul daya beli masyarakat saat ini.…
JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah kondisi pelemahanan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Belakangan para ekonom, pengusaha,…
JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menurunkan ambang batas pendapatan tidak kena pajak alias PTKP, demi mengerek penerimaan negara. Saat ini, pemerintah menetapkan PTKP senilai Rp54 juta per tahun…
JAKARTA — Ekonom sependapat dan mendukung pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional/DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan bahwa tarif PPN 12% bakal ditunda. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menyampaikan memang sepatutnya pemerintah mempertimbangkan kembali implementasi Pajak Pertambahan…
JAKARTA — Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD melihat penerimaan pajak Indonesia masih menjadi salah satu yang terendah di Asia Tenggara (Asean). Informalitas dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah merupakan tantangan utama bagi pemerintah dalam menghimpun pajak.…
PEKANBARU – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau mendesak pemerintah untuk membatalkan dan mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Wakil Sekretaris DPP Apindo Riau M. Herwan menyatakan kebijakan ini berpotensi memperburuk kondisi perekonomian nasional yang…
JAKARTA — Pemerintah disarankan menerapkan pajak orang super kaya dan windfall profit tax atau pajak ‘rezeki nomplok’ untuk mengerek penerimaan negara, daripada menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Ekonom senior Institute for Development of Economics…