PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 151 TAHUN 2023 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARETDAN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAMTRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan…
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER – 27/BC/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DENGAN CARA SELAIN DIEKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis penyelesaian barang…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARIUSAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKIPEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHAUNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 145 TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARIBARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILANSEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAUKEGIATAN ORANG PRIBADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 9…
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi…
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163, Pasal 166, Pasal 168, dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 16…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 13/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE KOREA CUSTOMS SERVICE…