.jpg "Pajak Sulsel Terhimpun Rp10,67 Triliun per Oktober 2024, Tumbuh 5,16%")
MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang Januari-Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp10,67 triliun, tumbuh 5,16% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72…
JAKARTA — Para pemimpin negara G20 menginginkan negosiasi terkait Pilar 1 pada kerangka inklusif atau Inclusive Framework (IF) dalam Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS Action Plan dirampungkan sesegera mungkin. Permintaan tersebut tercantum dalam deklarasi bersama atau Leaders’…
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa petunjuk pelaksanaan pemeriksaan fisik…
JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) bakal menyesuaikan strategi bisnis seiring dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. Senior Vice President Head of Corporate Communication ISAT Steve Saerang mengatakan Indosat Ooredoo…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 NOVEMBER 2024 SAMPAI DENGAN…
———————- Artikel berjudul “Tax Amnesty Jilid III, Jurus Sri Mulyani Pajaki Shadow Economy? “ dikutip dari
JAKARTA — Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 2025 ramai mendapatkan penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat. Namun, di tengah gelombang penolakan itu, kenaikan PPN masih tetap direncanakan untuk berlaku. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang…
RIO DE JANEIRO — Usulan pengenaan pajak minimum untuk orang super kaya belum disepakati sepenuhnya oleh negara-negara anggota G20. Pengenaan pajak progresif tersebut akan diserahkan kepada masing-masing kedaulatan negara. Berdasarkan hasil Leaders’ Declaration Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20…