JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 1 Juli 2024. Kebijakan NIK menjadi NPWP dan CATS diatur dalam…
JAKARTA – Kalangan pengusaha meminta pemerintah berhati-hati dalam mempertimbangkan saran Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ihwal implementasi Pilar 1 Amount B mengenai transfer pricing. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal…
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp24,99 triliun hingga 31 Mei 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut,…
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 103/BC/2024TENTANGPELAKSANAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SECARA LISAN OLEH JEMAAH HAJI TAHUN 2024DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa terhadap barang pribadi penumpang milik Jemaah Haji yang telah selesai melaksanakan ibadah haji dan…
JAKARTA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan tengah dalam proses untuk pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada 49 produsen. Sebanyak 14 produsen di antaranya bakal dibayarkan mulai pekan depan. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman menjelaskan, pada…
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 26 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN…
JAKARTA – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyarankan Indonesia menerapkan ketentuan baru dari Pilar 1 Amount B Pajak Internasional Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Ketentuan tersebut mengatur tentang simplifikasi…
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan alasan memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 hingga 100%. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari insentif fiskal…
BANDUNG — Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyerahkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan berinisal MW berikut barang bukti barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. Berkas perkara atas tersangka tersebut sebelumnya…
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemberian kesempatan penjualan…