Keberlakuan Terutangnya PPN atas Penyerahan Jasa Konstruksi

Penyedia jasa konstruksi harus memungut PPN atas penyerahan jasa konstruksi tersebut. Saat terutangnya PPN atas jasa konstruksi terjadi pada saat penyerahan JKP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c UU PPN. Penyerahan JKP terjadi pada saat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5)

Di dalam ketentuan PPN, penyerahan jasa konstruksi termasuk ke dalam penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). konsultan pajak di malang.

Perhitungan pendapatan bagi Wajib Pajak penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method). Percentage of completion method merupakan metode akuntansi dalam pengakuan pendapatan tahunan yang didasarkan pada penghitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. Impor Barang Kena Pajak;
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN)

Penyedia jasa konstruksi harus memungut PPN atas penyerahan jasa konstruksi tersebut. Saat terutangnya PPN atas jasa konstruksi terjadi pada saat penyerahan JKP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c UU PPN. Penyerahan JKP terjadi pada saat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5)

Di dalam ketentuan PPN, penyerahan jasa konstruksi termasuk ke dalam penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). konsultan pajak di malang.

Perhitungan pendapatan bagi Wajib Pajak penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method). Percentage of completion method merupakan metode akuntansi dalam pengakuan pendapatan tahunan yang didasarkan pada penghitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. Impor Barang Kena Pajak;
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN)

Penyedia jasa konstruksi harus memungut PPN atas penyerahan jasa konstruksi tersebut. Saat terutangnya PPN atas jasa konstruksi terjadi pada saat penyerahan JKP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c UU PPN. Penyerahan JKP terjadi pada saat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5)

Related Posts