https://premium.bisnis.com/read/20250711/657/1892337/suara-investor-kakap-obligasi-di-tengah-beban-bunga-utang-dan-sbn-jatuh-tempo
———————- Artikel berjudul “” dikutip dari
———————- Artikel berjudul “” dikutip dari
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait kebijakan perpajakan di sektor e-commerce. Dia mewanti-wanti agar rencana penunjukkan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia sebagai pemungut pajak penjualan para pedagangnya tidak…
JAKARTA — Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR Said Abdullah memberi sejumlah catatan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 (KEM-PPKF) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen…
JAKARTA — Komisi XI DPR akan memanggil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak untuk membahas perkembangan aplikasi Coretax hingga penerimaan negara yang anjlok. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan belakangan kinerja fiskal mengalami tekanan karena penerimaan…
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merasa program pengampunan pajak alias tax amnesty perlu berlaku kembali untuk mengawal berbagai visi misi pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Misbakhun menjelaskan bahwa Komisi XI secara resmi telah mengusulkan agar RUU…
JAKARTA — Presiden Joko Widodo sempat menitipkan mandat kepada pemerintahan selanjutnya, yang kini dipimpin Prabowo Subianto, untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty demi mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Hal itu tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun…
JAKARTA — RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Sebagai catatan, sebelum Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menggelar dua kali rapat pleno dengan…
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025. Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari…