Kumpulan Artikel dan Berita
Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot
JAKARTA – Kenaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dikhawatirkan memberi efek berganda mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad
Muncul Petisi Tolak PPN 12%, Sudah Ditandangani 2.800 Orang
JAKARTA – Ribuan orang telah menandatangani petisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Pasalnya, kebijakan ini dinilai kian membebani perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk.
Prabowo Bisa Turunkan PPN hingga 5% sesuai Aturan UU HPP
JAKARTA — Belakangan penolakan kenaikan PPN menjadi 12% diserukan dari berbagai sisi. Kendati demikian, sebenarnya Presiden Prabowo Subianto bisa menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. Sebagai
.jpg "Pajak Sulsel Terhimpun Rp10,67 Triliun per Oktober 2024, Tumbuh 5,16%")
Pajak Sulsel Terhimpun Rp10,67 Triliun per Oktober 2024, Tumbuh 5,16%
MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatat penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang Januari-Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp10,67 triliun,
Negara-Negara G20 Serukan Percepatan Negosiasi Pilar 1 BEPS
JAKARTA — Para pemimpin negara G20 menginginkan negosiasi terkait Pilar 1 pada kerangka inklusif atau Inclusive Framework (IF) dalam Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS Action Plan dirampungkan sesegera
PPN Naik Jadi 12%, Indosat – XL Axiata Sesuaikan Strategi Bisnis
JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) bakal menyesuaikan strategi bisnis seiring dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. Senior Vice President
Tax Amnesty Jilid III, Jurus Sri Mulyani Pajaki Shadow Economy?
———————- Artikel berjudul “Tax Amnesty Jilid III, Jurus Sri Mulyani Pajaki Shadow Economy? “ dikutip dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20241120/259/1817332/tax-amnesty-jilid-iii-jurus-sri-mulyani-pajaki-shadow-economy
Ramai Penolakan PPN naik jadi 12%, Ini Respons Anak Buah Sri Mulyani
JAKARTA — Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 2025 ramai mendapatkan penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat. Namun, di tengah gelombang penolakan itu, kenaikan PPN masih
LAPORAN DARI BRASIL: G20 Ikuti Keputusan Masing-Masing Negara soal Pengenaan Pajak ‘Crazy Rich’
RIO DE JANEIRO — Usulan pengenaan pajak minimum untuk orang super kaya belum disepakati sepenuhnya oleh negara-negara anggota G20. Pengenaan pajak progresif tersebut akan diserahkan kepada masing-masing kedaulatan negara.
Komisi XI DPR Ungkap Urgensi Tax Amnesty Jilid III: Kawal Visi Misi Prabowo-Gibran
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merasa program pengampunan pajak alias tax amnesty perlu berlaku kembali untuk mengawal berbagai visi misi pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Misbakhun
Jokowi Pernah Minta Prabowo Kurangi Tax Amnesty, Ini Buktinya
JAKARTA — Presiden Joko Widodo sempat menitipkan mandat kepada pemerintahan selanjutnya, yang kini dipimpin Prabowo Subianto, untuk mengurangi kebijakan relaksasi pajak seperti tax amnesty demi mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Hal
Dharma Polimetal DRMA Susun Strategi Hadapi Kenaikan PPN 12%
JAKARTA — Emiten komponen otomotif PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) milik konglomerat TP Rachmat mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12% yang berlaku awal tahun depan 2025.
Apakah Anda memiliki kendala di bidang Perpajakan?
Jangan segan untuk menghubungi kami. Dengan senang hati Tim Kami akan membantu Anda mengatasi semua permasalahan di bidang perpajakan.
Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi & Rekan atau ADR Consulting siap hadir membantu para wajib pajak dalam melakukan manajemen atas kewajiban perpajakannya secara ekonomis, efektif, dan efisien.
