Sinyal Kuat dari Kemenkeu: Konsultan Pajak Bakal Tak Punya Pilihan Selain Lewat KKP

JAKARTA — Kementerian Keuangan kembali melontarkan wacana mewajibkan konsultan pajak berpraktik lewat Kantor Konsultan Pajak (KKP) berizin. PMK 55/2026 yang berlaku saat ini belum memuat ketentuan tersebut secara eksplisit. Kewajiban praktik lewat kantor ini masih berada dalam masa transisi, menurut informasi yang beredar. Kemenkeu akan mengatur ketentuan tersebut lebih lanjut lewat aturan turunan, bukan langsung […]

PMK 72/2026: Aturan Akuntansi Pinjaman Pemerintah Direvisi, Ini yang Berubah

JAKARTA – Pemerintah merevisi aturan akuntansi pinjaman yang disalurkan negara lewat PMK 72/2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengubah PMK 179/PMK.05/2017 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman. Aturan ini ditetapkan pada 1 Oktober 2026 di Jakarta dan langsung berlaku untuk laporan keuangan tahun anggaran 2026. PMK 179/2017 sudah berjalan hampir sembilan tahun. Selama […]

Aturan Baru DJP: Bayar Pajak Kini Lebih Dulu Lunasi Pokok Utang, Bukan Dendanya

JAKARTA – Kementrian keuangan baru saja mengeluarkan peraturan baru yang mengubah cara pembayaran utang pajak perhitungan melalui PMK 71/2026, sejumlah ketentuan dalam PMK 118/2014 tentang pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajkan direvisi. Perubahanya tidak main-main, dan efeknya langsung terasa bagi siapa pun yang sedang punya tunggakan pajak. Dulu wajib pajak membayar hutang pajak, […]

PMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP Meneliti Keberatan, Wajib Pajak Perlu Siap Data

JAKARTA – wajib pajak yang mengajukan keberatan sebaiknya menyiapkan datanya lebih awal. Melalui Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, Direktorat Jendral Pajak sekarang mempunyai ruang lebih luas untuk menggali data sebelum memutus keberatan. PMK ini mengubah PMK 118/2024 yang mengatur tatacara pembetulan, keberatan,pengurangan,penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Aturanya ditetapkan pada 29 September […]

Mulai 1 Oktober, Jualan di Marketpleace Kena Potong Pajak 0,5%

JAKARTA – PPh marketpleace mulai 1 oktober. Selain itu, empat marketplace besar resmi memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penjual. Aturan ini sudah lama ada, tetapi penundaan terus terjadi. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan tidak ada penundaan lagi kali ini. Potongan 0,5% langsung dipungut marketplace dari setiap transaksi yang berhasil. Anda […]

Sistem Pajak Digital Luar Negeri Resmi Ditunda, DJP Belum Tetapkan Jadwal Baru

JAKARTA – Rencana pemerintah memungut PPn lewat sistem baru bernama SPP-TDLN ternyata belum jalan seperti yang dijadwalkan. Direktur penyuluhan dan hubungan masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa sistem ini belum diimplementasikan hingga saat ini karena masih dalam proses stabilisasi. Spp-tdln di tunda Namun sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo WIjayanto sudah mengumumkan tanggal 10 septeember 2026 […]